Prioritas.co.id. Tanjungpinang – Politik dan demokrasi ibarat dua sisi mata uang yang sama, keduanya memiliki nilai yang sama dan saling menguatkan, namun persepsi negatif masyarakat terhadap politik perlu dikoreksi. Sering kali, kurangnya pemahaman terhadap politik membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap politik semakin menguat. Seperti kata Bertolt Brecht, seorang penyair Jerman, “Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional yang menguras kekayaan negeri.” Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi bagian penting untuk memahami sistem dan proses didalamnya.
Perlunya pendidikan politik bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses politik dan dampaknya, tetapi juga terhadap penekanan praktik oligarki dalam perselisihan politik. Dalam pergolakan politik di Indonesia sudah ada beberapa aturan yang menjamin warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Dengan berlakunya undang-undang, hak pilih dan memilih dibuka seluas-luasnya bagi warga negara. Dalam situasi saat ini, pemahaman masyarakat yang sangat terbatas tentang masalah politik dan kepemimpinan nasional serta praktik oligarki tidak akan pernah lepas dari sistem politik Indonesia.
Sudah banyak gencaran yang dilakukan oleh para elite politik seperti sosialisi pendidikan politik untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pemahaman dalam politik. Pendidikan politik itu sendiri merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat karena berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Dengan demikian, pendidikan politik dapat membentuk masyarakat sejati yang dapat mengembangkan pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat nasionalisme yang baik. Karena pendidikan politik membekali setiap warga negara dengan pengetahuan yang mencakup berbagai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam upaya menyatukan pemahaman masyarakat dalam rangka menjalankan proses politik dalam berdemokrasi, tentu kita harus tetap memperhatikan norma atau kaidah yang ada, beretika dan santun, namun tetap mengikuti falsafah dan kepribadian bangsa. Melaksanakan proses demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan pendirian negara yaitu Pancasila. (*)
- Oleh : Dinda Intan Garudeana, 21101068 ( Mahasisiwi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Jurusan Administrasi Publik)
