Prioritas.co.id. Bintan – Baru-baru ini, ada sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dengan bentuk pekerjaan penambahan kapasitas SPAM Tekojo (nama daerah Perumnas) di Kelurahan Kijang Kota, Senin (02/01/2023).
Seperti yang diketahui bersama bahwa yang melaksanakan adalah CV. Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp. 199.879.470, 66 rentang waktu tiga puluh hari kalender serta konsultan pengawas yakni CV. Grahaditama Consultan bersumber dana APBD-P Kabupaten Bintan tahun 2022 lalu.
Dalam pantauan awak media pada pukul 11.30 Wib belum lama ini di lokasi lingkungan Ketua RW 013 Perumnas Tekojo, Kecamatan Bintan Timur (Bintim), Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu, Dipastikan pengerjaan dibawah tanggung jawab pihak Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Bintan.
“Iya, saya bersama rekan-rekan disini baru tahu pada Minggu lalu tentang adanya pekerjaan diatas, belum sempat turun kesana. Namun, berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Tentunya, layak untuk dipelajari aspek proyek lanjutan tersebut,” ujar seorang Aktivis Sosial dan Lingkungan Bintan (ASLB), Lelo Polisa Lubis, Sc., saat dimintai tanggapannya.
Masih sambungnya, dalam waktu dekat ini ia akan datang ke lokasi untuk mengecek serta mencari tahu bentuk fisiknya maupun keterangan pendukungnya lainnya. Hakikatnya, turut mendukung setiap pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak.
Pada tahun 2021 silam, sebagian dinding/tembok proyek dengan Nilai Rp. 1.553.165.439, 11 yang dikerjakan oleh CV. Pribumi Jaya Mandiri kala itu sempat ambruk sebelum diresmikan pemakaiannya yang direncanakan untuk mengatasi masalah krisis air khususnya di Kawasan Perumnas Tekojo.
Kemudian, proyek dibangun ulang setelah dua kali ambruk. Singkatnya, batu granit yang sudah dipasang oleh pekerja sebagai dinding SPAM, mendadak roboh. Setelah itu, pekerja memperbaikinya. Potongan video pendek ambruknya dinding proyek SPAM itu pernah viral di media sosial Facebook.
“Dari dinas, konsultan pengawas, perencana dan kontraktor. Kasihlah alasan yang kuat sehingga masyarakat disini dengan Ketua ibu (Mantan RW) maupun Ketua RT bisa tahu. Jadi, tidak dapat rongrongan terus kami juga bingung ini. Mau bersikap seperti apa,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulfaefi, SE., beserta rombongan datang melakukan sidak menjelang akhir tahun 2022 lalu. (Alek)
