Prioritas.co.id.Bintan – Seorang perempuan bernama Adella Novika dari Mahasiswa Program Studi Sosiologi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang menyampaikan bahwa partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Banyak elite partai politik dan DPR yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu penyebab tingkat kepercayaan rendah.
Political trust merupakan perbuatan maupun sikap yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam konteks politik. Suatu keadaan dimana terjadi kegiatan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai–nilai yang diharapkan dalam aturan administratif (Rawls J, 1971).
Menurut Fukuyama (2005), kepercayaan atau trust diartikan sebagai harapan yang timbul dalam masyarakat biasa, jujur, perilaku kooperatif , berdasarkan norma–norma komunal bersama pada bagian dari anggota masyarakat lainnya. Sikap lembaga/institusi dapat dipercaya yang didasari harapan bahwa individu, kelompok, lembaga/isntitusi yang dipercaya tersebut akan bertindak seperti yang diidealkan atau diharapkan memberi kebaikan di masyarakat.
Political trust merupakan harapan masyarakat (public expectation) terhadap seorang pemimpin untuk merespon, mengagresikan serta mengartikulasikan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Kepercayaan yang dimaksud adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah atau sistem politik (Budiarjo, 2008).
Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki berbagai istilah lain. Dari berbagai literatur akademik, kepercayaan terhadap pemerintah disebut dengan kepercayaan politik atau political trust (Seyd, 2016). Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah akan mempunyai performa baik (Hardin, 2002).
Menurut (Ivan MA, 2013) dapat dibagi secara makro dan mikro. Kepercayaan politik secara makro (macro level atau organizational trust) berarti melihat pemerintahan sebagai suatu agregat dan melihat institusi institusi politik yang ada, sedangkan mikro (micro level atau individual political trust) berarti melihat pemerintah dalam konteks tokoh politiknya, seperti gubernur, presiden tertentu.
Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan politik (political trust) merupakan suatu sikap dan perbuatan masyarakat atas respon dari integritas jabatan maupun sistem politik di suatu wilayah.
Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol), MPR, DPR dan DPD cukup rendah. Bahkan, hanya 54% masyarakat yang masih menaruh kepercayaan kepada partai politik. Sementara, tingkat kepercayaan publik kepada DPR sebesar 61%, DPD 65% dan MPR 67%. Kepercayaan masyarakat terhadap parta politik, bisa dikatakan sebagai esensi dari hubungan antara partai politik dan masyarakat.
Partai politik membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan perannya dalam sistem politik. tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka mustahil sebuah partai politik bisa memperoleh kekuasaan dan menjalankan semua program kerjanya.
Dalam kesempatan ini, Adella mencoba melihat struktur kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dengan mencari dan menelusuri variabel-variabel yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ? Struktur yang membentuk kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terdiri dari sosialisasi politik yaitu proses transmisi nilai, ide dan informasi politik yang diterima individu dalam lingkungannya.
Kemudian, Institusi partai yaitu organisasi, aktor dan kinerja partai politik. Kepentingan, faktor-faktor internal yang mendorong seseorang untuk mempercayai partai politik dan biasanya berorientasi pada pertimbangan untung dan rugi serta agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dipatuhi oleh publik maka dibutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi.
Dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang humas dalam pemerintahan. Hal pertama yaitu mengenai kepercayaan atau trust yang merupakan syarat mutlak dalam pemerintahan yang baik. Implementasi kebijakan saat ini, seperti politik dan ekonomi yang masuk akal yang sangat penting untuk membangun pemerintahan yang baik, dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah harus mempertimbangkan isu-isu ke depan dalam mengembangkan kebijakan terkait daya saing, seperti isu ketimpangan sosial ekonomi. Keterpaduan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan publik seharusnya dapat diwujudkan dengan adanya humas. Kedua yaitu transparansi di bidang pemerintahan berkaitan dengan menyampaikan informasi yang terbuka dalam artian publik bisa dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan progres yang ada di pemerintah.
Adanya humas di pemerintahan juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai tugas pokok, aktivitas, serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan adanya transparansi mengenai informasi dapat meningkatkan komunikasi publik dengan pemerintah dan memberikan kesempatan bagi publik untuk dapat terlibat secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di pemerintahan.
Ketiga partisipasi publik, melibatkan publik dalam pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepetingan publik juga merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan kepercayaan piblik terhadap pemerintah. Dengan melibatkan publik dalam berpartisipasi secara menyeluruh dapat meningkatkan kepercayaan publik bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.
Dalam hal ini humas memiliki peran untuk mendorong dan menegakkan peran aktif publik untuk dapat berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya, keempat responsif yaitu humas pemerintahan harus cepat tanggap terhadap persoalan yang ada di publik agar dapat terbentuk opini bahwa pemerintah membangun kepercayaan. Sebagai humas di pemerintahan harus dapat memberi pemahaman kepada publik mengenai peran pemerintah sebagai pelayanan publik yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit.
Jika humas berhasil membuat publik paham mengenai hal tersebut, kepercayaan publik kepada pemerintah akan meningkat karena adanya kepuasan masyarakat. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terwujud salah satunya yaitu melalui peran dari humas dalam pemerintahan tersebut. Sesuai dengan tugas pokoknya, humas bertugas untuk menjadi jembatan informasi bagi instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan publik penerima informasi.
” Dengan adanya humas, informasi mengenai aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang ada dalam publik akan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, humas dapat menerapkan hal-hal diatas yaitu kepercayaan, transparansi, partisipasi publik, dan responsif, ” Ujar Adella turut memberikan penjelasannya baru-baru ini, Minggu (01/01/2023). (Alek)
