Prioritas.co.id.Tanjungpinang – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Hitam Putih (LSM Hitam Putih) Provinsi Kepulauan Riau Rachmat Nasution S.Sos meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepri dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman konstruktif kepada masyarakat terkait pembagian berbagai kegiatan fisik dan non fisik diberbagai sekolah setingkat SLTA/ SMK.
Berdasarkan informasi yang diterima Lsm Hitam Putih telah terangkai upaya pemufakatan masif dan unsur perbuatan melawan hukum dalam mendistribusikan DAK/Swakelola maupun PL pada Disdik Kepulauan Riau.
Kami berharap agar oknum dan pihak tertentu yang telah dipercaya sebagai pengelola serta pengawas distribusi kegiatan tidak melakukan penekanan dan intimidasi terhadap sekolah dalam meloloskan rekan kerja mereka diluar ketentuan hukum yang berlaku.
Menyikapi adanya informasi indikasi perbuatan melawan hukum yang diduga telah dirancang oleh pemegang kegiatan dan pengambil keputusan di disdik kepri, Lsm Hitam Putih meminta agar Aparat Penegak Hukum mengambil peran dan fungsi kontrol melakukan pengawasan secara ketat dan terbuka untuk setiap pendistribusian kegiatan disdik kepri.
“Dana Alokasi Khusus maupun anggaran daerah bersumber dari uang rakyat, karena itu wajib hukumnya masyarakat melakukan pengawasan setiap penggunaan uang rakyat yang diperuntukkan untuk kepentingan nasional maupun daerah”,ujar Rachmat.
Rachmat berharap agar ASN Disdik Kepri dapat berlaku secara adil, baik, transparan dan akuntable dalam menggunakan anggaran negara dengan tidak mencederai peraturan perundang undangan dan tanpa menempuh cara-cara yang tidak bemartabat.
Akan sangat dimungkinkan kegiatan seperti Penunjukan Langsung dan Swakelola sekolah di korup oleh mereka-mereka yang lebih mementingkan keperluan hidup pribadi dan rekanannya daripada hasil kerja yang memuaskan, tukas Rachmat.
Oleh sebab itu, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau dan Kepolisian diharapkan memantau lalu lintas percakapan oknum tertentu dan pengambil kebijakan formil di disdik kepri untuk menghindari upaya perbuatan melawan hukum dan pemufakatan tak wajar oleh mereka yang telah diberi amanat. (Tim)
