Prioritas.co.id.Malang – Untuk mensukseskan visi misi program Bupati Malang, DPRD mendesak Pemkab untuk segera mengisi beberapa pejabat Esselon II atau Kepala Dinas yang kosong karena akan mengganggu kinerja OPD tersebut.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Pemkab Malang harus segera mengisi kekosongan jabatan Esselon II atau Kadis yang nantinya berpengaruh pada kinerja OPD tersebut.
“Kami selaku Ketua Dewan meminta Pemkab Malang untuk segera mengisi jabatan Esselon II atau Kadis yang kosong, karena kalau terlalu lama kosong akan mengganggu kinerja OPD itu sendiri, selain itu akan menimbulkan ketidak-pastian,” kata Darmadi saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (26/1/2022).
Darmadi menambahkan molornya kekosongan jabatan tersebut tidak menimbulkan masalah yang serius namun lebih pada proses di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), “Mengenai prosesnya sampai dimana itu langsung konfirmasi ke Baperjakat atau Bupati atau Sekretaris Daerah selaku ketua Baperjakat,” jelas Darmadi.
DPRD Kabupaten berharap pada tahun 2022 ini semua Kadis sudah difinitif tidak ada Pelaksana Tugas (Plt) agar visi misi Bupati pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bisa di terjemahkan dengan OPD.
“Harapan kami pada tahun 2022 ini semua jabatan sudah terisi tidak ada lagi Plt agar RPJMD Bupati Malang bisa secepatnya dapat dilaksanakan dan dikerjakan,” terang Darmadi.
Bahkan Ketua DPRD Kabupaten memberi batas waktu sampai akhir Pebruari sudah selesai, “Jadi saya minta pada Baperjakat akhir bulan Pebruari ini sudah terisi semua, nanti saya koordinasi dengan Bupati terkait permasalahan kekosongan jabatan Esselon II atau Kadis,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah saat dihubungi via pesan WA mengatakan, “Saat ini masih dalam proses mas,” pungkas Nurman.
Dari penelusuran di lapangan ada beberapa jabatan Kadis yang kosong seperti Dispendukcapil, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Diskominfo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa. (YOP)
