Sidimpuan,Prioritas.co.id – Buntut dari menguapnya dugaan kasus korupsi pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tegiatan Operasional Monitoring Covid-19 di Dinkes padangsidimpuan TA 2020 berdasarkan laporan masyarakat , Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan terus mendalami kasus tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah orang termasuk kadis kesehatan.
Terkait hal itu ketua KNPI Padangsidimpuan Andi Lumalo Harahap SH mengapresiasi kinerja kejari padangsidimpuan dan meminta untuk mengungkap seluruh oknum yang terlibat dalam melakukan dugaan korupsi pengelolaan BTT pada Kegiatan Operasional Monitoring Covid-19 seperti pengalihan asset mobil penyuluhan kesehatan.
Andi menguraikan bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana tambahan belanja anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, Totalnya sangat besar.
Kebijakan tersebut didasarkan pada terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perppu 1/2020”).
diterangkan andi bahwa pejabat pemerintahan yang diberi amanat mengelola dana ini dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat diancam sanksi pidana. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah oleh karena itu “Kita wajib mendukung penuh pihak Kejari Padangsidimpuan untuk mengusut tikus-tikus berkedok berbaju putih yang diduga menyalahgunakan dana BTT covid di Dinas Kesehatan Padangsidimpuan ” kata Andi Lumalo Harahap, kepada Wartawan Minggu (9/1/2022) sore.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan covid ini menyangkut nyawa dan kelangsungan hidup orang banyak. Karena menurutnya jika ini benar ada penyalagunaan maka sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan.
“Ini persoalan nyawa dan keberlangsungan hidup. Kalau dana penanggulangan covid ini di salahgunakan oleh oknum Dinkes, tentunya sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang ada, dan tentu harus dipertanyakan juga nilai moral dan kemanusiaannya,” tukasnya.
Oleh karena itu, DPD KNPI Padangsidimpuan meminta ke pihak Kejari membongkar siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut.
Bahkan ia meminta penegak hukum agar jangan tebang pilih dalam menangani kasus ini dan harus dibuka kepada masyarakat dengan seterang-terangnya, agar pemerintahan dimasa mendatang dapat lebih baik.
“Kami berharap, agar sama-sama kita kawal dan dukung penuh Kejari Kota PSP dalam pengungkapan dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan,” terangnya. (Sabar)
