PRIORITAS, LHOKSEUMAWE – Menjelang akhir Tahun 2020 atau tidak lama sebelum Pemerintah Kota Lhokseumawe membayar uang sejumlah Rp 4,3 Miliar kepada rekanan, ternyata progress Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa TA 2020 masih nol persen atau belum dikerjakan sama sekali.
Demikian dikatakan oleh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe, Dedi Irfansyah yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kamis (24/06/2021) siang di ruang kerjanya.
“Saat masih menjabat di PUPR dulu, setahu saya tidak ada kelebihan volume kerja pada proyek Tanggul Cunda-Meuraksa Tahun Anggaran 2019, karena pada waktu itu rekanan mengerjakannya sesuai dengan ketentuan kontrak,” ujar Dedi Irfansyah.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Kadis PUPR Lhokseumawe yang baru, Safaruddin, kepada media beberapa waktu lalu, yang menyebutkan volume proyek tahun 2019 lebih dikerjakan sehingga itu menjadi pekerjaan tahun 2020 yang dibayarkan oleh Pemko Lhokseumawe.
Baca juga: Terkait Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa, Mahasiswa Minta Kejari Jangan Jadi Pengecut
Menurut Dedi, dirinya mengetahui informasi tentang adanya kelebihan volume, saat ia diperiksa oleh pihak Kejari Lhokseumawe. Lanjutnya, perusahaan rekanan proyek TA 2019 dengan rekanan proyek TA 2020 juga merupakan perusahaan yang berbeda.
“Saat saya pindah dari Dinas PUPR ke DLH pada 30 September 2020, belum ada kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan, dan ketika itu pihak rekanan telah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai proyek sesuai peraturan kontrak, lalu setelah itu saya tidak tahu lagi mengenai proyek itu,” ungkap Dedi.
Pengakuan Dedi tersebut juga berbanding terbalik dengan keterangan Kajari Lhokseumawe Dr. Mukhlis SH MH saat menggelar audiensi usai demo mahasiswa di Kantor kejari setempat, Rabu (23/06/2021) siang yang menyebutkan, Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa TA 2020 dikerjakan pada Bulan Januari sampai Maret 2020. (Iskandar)
