Prioritas.co.id, Pringsewu – Polda Lampung bersama lima Polres sejajaran Polda Lampung pada Kamis (22/4/21) pagi menggelar pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan yang juga digelar secara virtual tersebut untuk Polda Lampung dihadiri oleh jajaran Forkompimda provinsi lampung sedangkan tingkat polres dihadiri oleh masing masing Forkompimda Kabupaten.
Khusus untuk Polres Pringsewu kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan di aula Mapolres setempat dan dihadiri jajaran forkompimda Kabupaten Pringsewu antara lain Bupati pringsewu Hi Sujadi yang diwakili Asisten I Hasan Basri, MM, ketua DPRD Suherman, SE, Dandim 0424 Tanggamus Letkol Inf Arman Arissalo, Kajari Pringsewu Ade Indrawan, SH dan Ketua PN Kota Agung Ratriningtias Ariani, SH.
Pada kegiatan pencananganan tersebut, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri, SIK bersama para pejabat dari unsur Forkopimda Pringsewu juga menandatangani piagam zona integritas.
Ditemui seusai kegiatan, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri, S.IK menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas sangat perlu dilakukan oleh setiap instansi sebagai salah satu indikator menuju WBK dan WBBM.
Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami harapkan dengan ditandatanganinya zona integritas ini, jajaran kami terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolres.
Peningkatan pelayanan tersebut, lanjut dia, harus didukung sarana dan prasarana serta SDM agar dalam penyelenggaraannya dapat lebih profesional.
AKBP Hamid Andri Mengatakan, terkait dilibatkannya Forkopimda dalam penandatanganan piagam zona integritas, mereka bukan sekedar saksi, melainkan sebagai mitra Polri dalam mendidik masyarakat dan sebagai bentuk sinergitas antar instansi. (*)
