prioritas.co.id. LAMPUNG UTARA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Utara, Sanny Lumi, memastikan bahwa Proyek Hotspot Gratis Pemkab Lampura berjalan sesuai ketentuan. Terdapat sepuluh titik hotspot bagi masyarakat.
“Kita pastikan semua berjalan dengan baik, dan tidak ada penyimpangan. Semua ada 10 titik, bukan empat titik. Jika ada yang tidak optimal kita akan kros cek, karena memang membutuhkan operator yang benar benar kerja,” kata Sanny Lumy, Jumat (11/1).
Kesepuluh titik hotspot tersebut, kata Sanny Lumi berada di Taman Olah Seni Kotabumi, Taman Sahabat Kotabumi, Bundaran Tugu Payan Mas, Tugu Pengantin.jalan Pahlawan, Taman Buah depan Markas Polisi Militer, eks. Taman Makam Pahlawan, Simpang Lampu Merah Kebon Empat, lapangan Koramil Kota, pasar Simpang Saprodi Candimas, dan pasar Kecamatan Bukit Kemuning.
“Pemasangan free hotspot ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses beragam informasi yang ada di jagad internet,” katanya.
Dijelaskannya, perincian tagihan perbulan untuk sepuluh titik free hotspot yang harus dibiayai Pemkab Lampura sebesar Rp.5,5 juta dengan koneksi bandwicth 10 Mbps. “Ini kontrak Pemkab. Lampura selama satu tahun. Untuk invoice penagihan dilakukan perbulan,” terangnya.
Terkait pemanfaatan titik free hotspot yang sudah terpasang, katanya, dikembalikan sepenuhnya penggunaan pada masyarakat. “Diskominfo sifatnya hanya menyediakan sarana itu untuk masyarakat,” imbuhnya.
Meski demikian, dirinya menyampaikan jika pada tahun 2017 yang lalu sempat ada keterlambatan pembayaran. “Memang di tahun 2017 sempat terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh BPKA Lampura. Kita sempat terhutang untuk pembayaran free hotspot yang mana hutang pada tahun 2017 dibayarkan pada tahun 2018,” jelas Sanny Lumi, dan sepuluh titik free hotspot tersebut dapat dicoba secara langsung di masing-masing area lokasi.
Untuk pembayaran, katanya, dilakukan secara transfer langsung melalui Bank Lampung ke pihak PT Telkom. Jika dikalikan, dalam setahun kita melakukan pembayaran sebesar Rp66 juta,-. Mekanismenya melalui sistem pembayaran LS, bukan dengan setor tunai.
“Sisa dari anggaran yang diperuntukkan dalam menjalankan program itu digunakan untuk operasional. Jika ada keluhan, kita langsung turunkan tim untuk crosscheck secara langsung dan memberitahu pihak PT. Telkom ,” katanya Sanny Lumi. (Dav/rils)
