Prioritas.co.id.Tanjungpinang – Dias Pratama Putra dari Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang menyampaikan di Indonesia, Pandemi Covid-19 sudah tepat satu tahun. Sejak pemerintah mengkonfirmasi pasien yang terjangkit virus pada tanggal 2 Maret 2020 silam.
Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian, Rabu (10/03/2021).
Akibatnya angka pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Pandemi hampir melanda seluruh negara di dunia dan berdampak sistemik pada berbagai dimensi kehidupan, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor lain seperti sosial budaya, politik hingga ekonomi.
Jenis penyakit dengan penyebaran relatif cepat tersebut, juga berdampak sistemik terhadap tatanan sektor ekonomi dunia. Bahkan berdasar data International Monetary Fund (IMF), Pandemi menyebabkan kerugian perekonomian global sekitar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp 168 ribu triliun (kurs Rp 14 ribu).
Kondisi tersebut menjadi masalah bagi sektor kesehatan dan ekonomi global, bahkan prioritas pemerintah dalam menyelamatkan bangsa dari krisis global akibat pandemi yang belum diketahui secara pasti tentang batas akhirnya.
Sedikitnya terdapat tiga sektor ekonomi terdampak pandemi, termasuk konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat yang menopang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut konsumsi rumah tangga turun dari angka 5,02 persen pada 2019 ke angka 2,84 persen pada kuartal pertama 2020.
Terdampak lainnya juga menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan mengakibatkan sektor investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya sektor usaha. Bahkan tidak sedikit jumlah perusahaan harus melakukan rasionalisasi pengawasan keberlangsungan operasional, tidak jarang pula beberapa jenis usaha mikro di berbagai daerah sudah tutup.
Selain itu, kelemahan sektor ekonomi global juga mengakibatkan harga komoditas turun dan beberapa ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Termasuk bidang penerimaan sektor pajak hanya mencapai Rp 513,65 triliun atau 44,02 persen dari target sebesar Rp 1.198,8 triliun pada semester pertama 2020.
Berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020, angka tersebut terkontraksi hingga mencapai angka sebesar 12,01 persen dibandingkan periode serupa pada tahun sebelumnya di angka sebesar Rp 604,3 triliun.
Beragam upaya pemulihan sektor ekonomi dilakukan pemerintah secara terintegratif di tengah pandemi. mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Kedua sektor tersebut mendapat perhatian secara serius, terutama, juga memiliki peran penting demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya pemerintah meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan dana untuk review Kebutuhan pertanian, Hingga Bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
Ada tiga hal yang bisa mendorong bangkitnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setelah terpuruk akibat pandemi.
Diantaranya adalah kreativitas, digitalisasi dan sinergi agar UMKM memiliki nilai tambah dalam perekonomian nasional saat ini. Ketiga hal tersebut merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah dalam memajukan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional di era digital.
Kreativitas dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM. Lalu, dengan digitalisasi UMKM didorong untuk masuk ke dalam platform digital. BI senantiasa mendukung pemerintah menjadikan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Salah satunya melalui Karya Kreatif Indonesia (KKI), yang merupakan rangkaian event tahunan yang menampilkan produk-produk premium UMKM Binaan BI, dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dalam pengembangan UMKM.
Alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pembiayaan korporasi pada tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp 187,17 triliun. ” Pada 2020, dukungan UMKM adalah sebesar Rp 173 triliun,” Ujar Sri Mulyani.
Dukungan untuk UMKM itu alokasinya ditambah, agar perekonomian nasional bisa segera pulih. Sementara itu, alokasi anggaran untuk insentif usaha pada 2021 adalah sebesar Rp 53,86 triliun. Berikutnya, anggaran untuk program prioritas juga disiapkan sebesar Rp 123,8 triliun pada tahun ini.
Program prioritas akan diakselerasi, terutama untuk membangun kembali infrastruktur pariwisata, program padat karya, dan membangun ketahanan pangan, konektivitas, serta ICT. Di sisi lain, alokasi anggaran untuk perlindungan sosial justru turun. Pada tahun lalu, pemerintah membelanjakan hingga sekitar Rp 220 triliun untuk sektor tersebut.
Tahun ini, angkanya turun menjadi Rp 150,21 triliun.
Langkah awal yang ideal adalah berkoordinasi dan membangun sinergi dengan para gubernur serta para bupati, guna merumuskan keseragaman langkah dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka penularan. Juga merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan sektor industri dan bisnis untuk memulihkan sektor ekonomi.
Memang, upaya memulihkan perekonomian di tengah pandemi tentu saja berisiko. Namun, masyarakat harus diingatkan bahwa besar kecilnya risiko itu sangat ditentukan oleh perilaku dan kehati-hatian setiap individu menyikapi pandemi.
Jika setiap orang selalu berhati-hati dan konsisten menjaga jarak untuk memutus rantai penularan, dinamika kehidupan akan pulih dengan sendirinya. Sebaliknya, jika setiap orang lengah, ceroboh atau menganggap remeh pandemi wabah ini, bukan saja pemulihannya yang gagal, tetapi juga bisa menyebabkan terjadinya gelombang kedua penularan. (Alek)
