Prioritas.co.id.Tanjungpinang – DPR RI saat ini melakukan reses di berbagai daerah Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang dikunjungi oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama rombongan dan melakukan Kunjungan Kerja di alua Wan Seri Beni kantor Gubernur, senin (15/2/21)
Dalam kata sambutannya mengatakan sampaikan kepada para hadirin yang hadir tentang hal-hal yang terkait dan permasalahan yang ada di Provinsi ini.Terkait kondisi saat ini yang masih dalam pademi covid-19, tetap patuhi protokol kesehatan.
“Silahkan sampaikan keluhan dan kendala yang terjadi di Provinsi Kepri, secara bergantian dan akan dicatat serta di cari titik penyelesaian permasalahannya,” ungkapnya.
Sriwati selaku ketua KPU Provinsi Kepri menyampaikan serta melaporkan situasi pilkada serentak di Provinsi Kepri aman terkendali sesuai tahapan dan peraturan yang ada.
Sebelumnya Plh Gubernur Provinsi Kepri Dr H Ts Arief Fadillah S, Sos memaparkan Provinsi Kepri dibentuk Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2002 yang di sahkan pada tanggal 24 – 9 – 2002 dan mulai operasional tanggal 1 -7 -2004 .
Agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020- 2021 di Provinsi Kepri. Dalam Pertemuan tersebut membahas tentang Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dimasa Pandemic, Evaluasi Pelaksanaan KTP-el, dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak serta Evaluasi seleksi Pelaksanaan CPNS dan PPPK Tahun 2021.
Implementasi Reformasi Birokrasi yakni Pemerintah Provinsi Kepri telah melakukan pemetaan kesesuaian tugas pokok dan tranformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu, terdapat perangkat daerah yang belum dilakukan pemetaan, karena masih banyaknya tugas fungsi administrasi yang belum terakomodir kedalam jabatan fungsional.
Pelaksanaan E Government Pemprov Kepri sudah menerapkan e – government dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di beberapa sektor misalnya SEMANJA, SIJEMPOL, SIAP, SILAT dan lain-lain.
Penyelenggara pelayanan publik pada masa Pandemic Covid 19. Kondisi Penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Kepri di masa Pandemic terlaksana secara efektif. Melakukan penutupan sementara untuk pelayanan tatap muka dan menggantinya dengan pelayanan secara online pada awal Pandemic. Kembali Normal dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan secara daring (online)
Kendala yang terjadi masih Terbatasnya infrastruktur sarpras untuk pelayanan publik yang berbasis digital. Adanya Kebijakan bekerja dari Rumah ( WFH ) bagi sebagian pegawai khususnya pada OPD yang memiliki kasus konfirmasi positif.
Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan kewajiban Prokes. Adanya Kebijakan untuk melakukan Refocusing dan realokasi anggaran. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Penanganan Kesehatan Rp 64.298.123.000. Pemulihan Dampak ekonomi Rp 127.500.000.000. Penyediaan Social safety net/ Jaring pengaman sosial Rp 38.588.188.980.
Sementara pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahun 2021. Pemprov Kepri telah mempersiapkan ruangan computer assisted test ( CAT ) untuk Pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021 usulan kebutuhan CPNS 2021 sebanyak 62 Formasi CPNS kemudian diverifikasi menjadi 38 Formasi. Pemprov Kepri mengajukan usulan kebutuhan sebanyak 1.044 formasi guru disesuaikan dengan jumlah kebutuhan guru Provinsi Kepri sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.964 orang.
Untuk Perekaman E-KTP jumlah KK 695.467, Jumlah Penduduk ( jiwa ) 2.033.179, Kepemilikan KTP -el 1.401.866 presentase kepemilikan KTP el sebanyak 99.96 Persen.
Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 berdasarkan PKPU 2 Tahun 2020 saat ini sudah masuk dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan yang mana akan di bacakan besok Selasa 16 Februari 2020.
Pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Kepri sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 1.168.188 .
Turut Hadir, Plh Gubernur Kepri Dr H Ts Arief Fadillah S,Sos, Ketua Komisi II DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Turut Hadir, Plh Gubernur Kepri Dr H Ts Arief Fadillah S,Sos, Ketua Komisi II DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal, Staff Ahli Mendagri RI Hamdani, Dirjend BPN RI Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak SH, Deputi KPU RI, Anggota Bawaslu RI , Kajati Kepri Hari Setiyono SH MH, Kapolda Kepri diwakili Karops Polda Kepri, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI Indarto Budiarto, Danrem 033 WP Danlanud RHF Kolonel Pnb Andi Widjanarko Walikota Batam, Walikota Tanjungpinang diwakili Asisten I, KPU Provinsi Kepri Sriwati SE MM, Bawaslu Provinsi Kepri Muhammad Sjahri Papene SH MH dan Ombudsman Provinsi Kepri. (Dwi)
