Prioritas.co.id.Muba – Kontraktor lokal yang tergabung dalam sejumlah asosiasi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bakal melakukan aksi perlawanan dan minta penjelasan DPRD Muba terkait munculnya sejumlah kegiatan disejumlah dinas berlabel Pokok Pikiran (Pokir). Menurut mereka Pokir merupakan akal-akalan sejumlah oknum anggota DPRD Muba untuk menguasai sejumlah kegiatan disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Muba.
“Kami menduga Pokir merupakan proyek yang diperuntukkan bagi koneksi atau timses anggota dewan itu sendiri dengan mengkebiri hak hak kontraktor lokal dan ini harus dilawan,” kata Andip Apriansyah, SH. selaku perwakilan dari seluruh kontraktor yang berdomisili di Musi Banyuasin saat memberikan keterangan persnya di Sekayu, Rabu (29/7/2020).
Menurut Andip, setelah berembuk dengan beberapa Asosiasi Kontraktor yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin pihaknya sepakat bakal menggelar aksi damai dengan melakukan unjuk rasa mempertanyakan kapasitas Pokir ke DPRD Muba yang direncanakan Minggu pertama Agustus 2020. Hal ini terpaksa dilakukan karena sejumlah informasi dari berbagai SKPD menyebutkan Pokir merupakan paket pekerjaan titipan DPRD yang pelaksanaannya ditentukan oleh mereka.
“Pokir itu dibuat berdasarkan undang-undang apa ? Dan kepada rekan-rekan DPRD Muba kami sampaikan pengusaha lokal selama ini sudah menjerit dengan adanya Covid-19. Hampir seluruh kontraktor yang berada di Muba tidak dapat proyek karena anggaran disedot corona, sekarang muncul pula Pokir. Bagaimana lagi kami mau mencari nafkah untuk anak istri mereka butuh makan,” ujarnya.
Ketua koordinator LSM PP-SUMSEL Idham Zulfikri menambahkan, jika isu Pokir tersebut benar adanya, maka hal ini harus dilawan. Hal ini akan menimbulkan kesan buruk karena anggota DPRD tidak selayaknya berbuat sejauh itu.
“Mereka cukup mengusulkan dan menganggarkan kalau sekedar ingin membangun daerah binaan atau memenuhi permintaan konstituen. Jangan mengatur siapa pelaksana yang bakal mengerjakan, serahkan pada dinas biar mereka yang melakukan nya,” kata Fikri.
Eka Nanda salah satu ketua asosiasi kontraktor lokal mengaku miris dengan kondisi rekan rekannya yang hampir satu tahun terakhir tanpa aktivitas. Dan dia berharap baik DPRD Muba maupun Pemkab Muba dapat memberi solusi dalam hal ini.
“Kami berharap anggota DPRD menjalankan tugas sesuai fungsinya, seperti fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi dan jangan ikut ikutan bermain proyek,” tandasnya. (Dani)
