Ketua BKS Provinsi Kepulauan Berharap DPR RI Mengesahkan RUU Daerah Kepulauan Tahun Ini

0
136
Nurdin, dalam pertemuan itu didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum dan Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan Bersama Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (10/9).

Prioritas.co.id, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan H Nurdin Basirun menyambut baik komitmen DPR RI untuk mengesahkan RUU Daerah Kepulauan sebelum tahun berganti. DPR RI yang sudah membentuk Pansus RUU Daerah Kepulauan ingin kerja mereka cepat selesai.

“DPR bertekad menggolkannya tahun ini. Ini juga untuk penguatan Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” kata Nurdin usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (10/9).

Nurdin, dalam pertemuan itu didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan Raja Ariza, Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum dan Karo Humas Protokol Penghubung Nilwan.

Fahri Hamzah, dalam pertemuan itu, berjanji akhir tahun ini disahkan. Menurut Fahri pengesahan RUU Daerah Kepulauan merupakan pemenuhan janji pemerintah, dengan poros maritimnya. Dengan demikian, ada platform pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi daerah kepulauan.

“Makin cepat, makin bagus,” janji Fahri.

Menurut Fahri, UU ini akan menjadi dasar Indonesia sebagai wilayah maritim.

Untuk percepatan itu, Fahri minta Nurdin sebagai Ketua BKS untuk intensif melakukan lobi-lobi ke Jakarta. Baik ke Pemerintah Pusat maupun ke DPR RI. Dalam waktu singkat pun, Pansus segera berkunjung ke delapan Provinsi Kepulauan yang terbagung dalam BKS.

“Manfaatkan momentum ini dengan cepat,” kata Fahri.

Nurdin, memang segera mengumpulkan pada gubernur dalam BKS. Mereka di antaranya dari Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Bagi Nurdin, perjuangan pengesahan RUU Daerah Kepulauan ini muaranya memang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan dan doa masyarakat diharapkan Nurdin untuk kelancaran dan kecepatan pengesahan ini.

“Sahnya UU Daerah Kepulauan ini akan semakin mempercepat kemajuan provinsi kepulauan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” kata Nurdin.

Pekan lalu, Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI Edison Betaubun (F-Golkar) terpilih menjadi Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan. Selain Edison, ada juga Mercy Chriesty Barends (F-PDI Perjuangan), Wenny Warouw (F-Gerindra) dan Amir Uskara (F-PPP) dalam Pansus. Selain penetapan pimpinan Pansus, disepakati pencalonan wakil rakyat dari provinsi yang tergabung dalam BKS Provinsi Kepulauan untuk duduk di panitia khusus. (Humas/Tra)