Prioritas.co.id, Pringsewu – Seperti yang diungkapkan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya berinisial HN (40) warga pekon setempat mengatakan, ada beberapa fakta yang membuktikan bahwa dipekon Way Kunyir ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pekon Way Kunyir, kecamatan pagelaran Utara, kabupaten Pringsewu, misalkan diantaranya, dalam realisasi pembangunan Dana Desa pekon Way Kunyir selalu tidak ada dilakukannya musyawarah Dusun (Musdus). Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, yang sudah tertuang pada hasil musyawarah Desa (Musdes), pada realisasinya selalu menyimpang dari permintaan masyarakat.
” Untuk musyawarah dusun di pekon Way Kunyir ini, tidak pernah ada. Lebih mirisnya lagi, fakta membuktikan, pada perencanaan pembangunan yang sudah tertuang dari hasil kesepakatan musyawarah desa, selalu menyimpang dari harapan masyarakat. Permintaan warga apa, tetapi yang dibangun oleh pekon itu apa selalu begitu saja terus menerus, ” ucapnya.
Masih dikatakan HN, dana desa difungsikan untuk desa berasal dari desa dan akan kembali ke desa dan semua harus menggunakan warga desa tetapi mengapa setiap ada pembangunan menggunakan dana desa, untuk pekerjaan selalu diborongkan oleh kepala pekon.
” dana desa difungsikan untuk desa berasal dari desa dan akan kembali ke desa dan semua harus menggunakan warga desa tetapi mengapa setiap ada pembangunan menggunakan dana desa, untuk pekerjaan selalu diborongkan oleh kepala pekon. Lebih parahnya lagi masih ada juga pembayaran upah pekerja masih tersangkut dan belum juga dibayar oleh kepala pekon misalkan salah satu contoh, ada seorang pekerja pembelah batu pada tahun 2016 hingga saat ini belum juga dibayar, “terangnya.
Masih di ungkapkan HN, “pada laporan pertanggungjawaban pekon, hampir seluruh tanda tangan aparatur pekon dipalsukan oleh kepala pekon seperti kaur kesra, kaur pemerintah dan kaur umum, ” ujarnya.
Lanjut HN, ” pada tim penyelenggara kegiatan (TPK) selalu tidak pernah difungsikan, semua formalitas bahkan ada salah satu kepala Dusun merangkap sebagai TPK, nyatanya dalam pengadaan barang dan jasa selalu di monopoli hingga kepala pekon itu sendirilah yang mengelolanya, ” ungkapnya.
Ditambahkan HN, ” dalam setiap pembangunan drainase tidak sesuai dengan Rab, pada setiap drainase itu keropos bisa dicek pisik dengan cara di bobok, ” bebernya.
Sementara kepala pekon Way Kunyir Suparman, beberapa kali untuk di konfirmasi di nomor ponsel pribadinya tidak pernah aktif bahkan, lebih mirisnya lagi kepala pekon telah memblokir nomor WhatsApp wartawan ini. Hingga berita ini ditayangkan, sang kepala pekon belum bisa untuk dikonfirmasi lebih lanjut. (Davit Segara)
