Prioritas.co.id, Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun menghadiri rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 di ruang rapat kantor DPRD, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (28/6).
Nurdin mengatakan bahwa ranperda sendiri merupakan refleksi dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Tujuannya adalah agar dapat mengelola sumber daya didaerah lebih efisien dan efektif,” ujar Nurdin.
Nurdin juga berterimakasih kepada pihak dewan yang mana telah menyampaikan pemandangan dari masing-masing fraksi. Itu merupakan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Dewan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
“Pandangan berupa saran dan masukan tersebut dapat kami jadikan acuan untuk perbaikan ranperda tersebut,” lanjut Nurdin.
Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan bahwa pemandangan fraksi ini merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk menyelesaikan Ranperda.
“Berbagai rangkaian harus kita lalui agar Ranperda dapat di sahkan kedepan,” kata Jumaga.
Sementara itu masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya secara umum, dibuka oleh Fraksi PDIP Ery Suandi yang mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
“Harus senantiasa mengedepankan prisnip persamaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ery.
Kemudian Fraksi Golkar Dewi Kumalasari dalam penyampaiannya mengatakan bahwa hasil kinerja keuangan daerah yang telah disampaikan sebelumnya dengan predikat WTP tersebut perlu peningkatan lebih lagi apalagi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
“Harus lebih berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian didaerah,” ujar Dewi.
Lalu Fraksi Demokrat Plus Norman Edi dalam pandangan nya mengatakan bahwa penyampaian LPP Pemerintah sendiri telah memenuhi kaidah dalam standar akuntansi pemerintahan.
“Beberapa upaya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan potensi pendapatan,” kata Edi.
Selanjutnya Fraksi Hanura Sukri Fahrial langsung menyerahkan berkas pemandangan fraksinya kepada pimpinan DPRD. Kemudian dari Fraksi PKS PPP Sarafuddin Aluan membacakan pemandangan fraksinya bahwa laporan pertanggungjawaban yang diterima sebelumnya telah dibahas dan diberikan masukan serta saran.
“Akuntabilitas keuangan menjadi perhatian utama demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sarafuddin.
Untuk secara khusus sendiri pemandangan tersebut tertuang dalam bentuk dokumen dari masing-masing fraksi untuk kemudian diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. (Humas)
