Prioritas.co.id.Probolinggo – Usia sudah hajatan besar di Indonesia, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif, tingkat pusat maupun daerah, namun semua itu masih menyisakan banyak masalah, seperti pantauan oleh Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Probolinggo, yang menduga ada sunatan massal dalam penyelenggaran Pemilu 2019 di wilayahnya. Indikasi Potongan berjamaah itu, dapat dilihat dari banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak layak, dan seperti kandang ayam, Kamis (02/05/19).
Dalam pelaksanakan pencoblosan pada 17 April lalu, LIRA menemukan TPS yang ala kadarnya. Bahkan mirip kandang ayam atau kandang sapi, karena hanya menggunakan penutup terpal saja. ditemukan di sejumlah kecamatan se Kabupaten Probolinggo. Tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan di 24 kecamatan.
“Banyak ditemukan oleh relawan pemantau kami. TPS yang seperti kandang ayam itu, ada di Kecamatan Tiris, Krucil, Sukapura, Pakuniran, Kuripan dan kecamatan lainnya. Bukti dan datanya kita ada dan kita amankan. Masak, TPS seperti kandang ayam. Ini sangat memalukan sekali,” terang Bupati Lira Probolinggo, Syamsudin, Kamis (2/5/2019).
Masih menurut Bupati Lira Syamsudin, anggaran untuk Dana Operasional KPPS se Kabupaten Probolinggo itu mencapai Rp 2.861.500. Itu terdiri dari Transportasi Bimtek Rp 100 ribu @ Rp 50 ribu X 2 orang. Banner TPS Rp 47.500, pembuat TPS belanja Sewa Rp 1 juta dan Belanja Bahan Rp 600 ribu. ATK dan Penggandaan Rp 12 ribu. Mamin pembuat TPS Rp 270 ribu serta mamin pada hari pelaksanaan sebanyak 3 kali Rp Rp 832 ribu.
“Nyatanya setelah kami investigasi, ada pemotongan yang bervariasi, minimal sekitar 300 ribu bahkan lebih. Sehingga mereka (KPPS, red) membuat TPS ala kadarnya. Apakah pemotongan itu diduga dilakukan oleh PPS, PPK atau KPU, masih terus kami selidiki. Namun kami menduga yang menyunat anggarannya PPK,” terangnya penuh curiga.
Karena itu, pihaknya akan meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut adanya dugaan yang dilakukan oleh PPK se Kabupaten Probolinggo.
“LSM Lira berharap Kepolisian dan Kejaksaan harus bisa mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Kami siap membuka data yang kami miliki. Agar pemotongan anggaran ini tiddak terjadi lagi pada pemilu yang akan datang. Sebab pesta demokrasi ini memilih calon Wakil rakyat yang duduk di legislatif, masak rakyat harus nyoblos di tempat seperti itu,” pungkasnya. (and)
