Tanjungpinang.prioritas.co.id – Pengadaan mobil dinas di DKP2KH Provinsi Kepri menjadi perhatian fublik, pasalnya ditengah defisit anggaran pihaknya tetap saja ngotot melaksanakan-nya meskipun tunda bayar. Senin (17/3).
Sesuai data yang diperoleh di sistem Sirup LKPP dengan pagu Rp521.600.000 untuk pengadaan mobil jenis Toyota Hilux melalui e-katalog dengan jadwal penyedia dan pengumunan paket 21 Oktober 2024.
“Menurut pemirhati anti korupsi di kepri yang akrab disapa Kuncus ini, sebaiknya anggaran pengadaan mobil Dinasnya dialihkan ke tempat lain yang masih banyak digunakan masyarakat luas, seperti pupuk dan lainnya. Soalnya, pupuk masih banyak masyarakat yang membutuhkannya ketimbang OPD tersebut membeli mobil. “Ujarnya.
Sementara efisiensi anggaran menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran. Efisiensi anggaran dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan dana dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak.
“padahal kita ketahui banyaknya kegiatan tunda bayar, defisit anggaran di tahun 2024, malah DKP2KH Provinsi Kepri melakukan kegiatan pembelian mobil Dinas pada Apbd-P. Ini mencerminkan tidak memiliki rasa empati dan sensifitas terhadap persoalan di daerah.”Terang Kuncus.
Informasi yang kita peroleh, dimana mobil operasional tersebut gak pernah dibawa ke kantor hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, sebut sumber yang tidak mau difublis jati dirinya.
Mana ada untuk operasional dinas, yang jelas itu untuk operasional kepala Dinas. Padahal beliau sudah ada juga mobil Pick-Up Trinton warna merah dan mobil dinas kijang Inova.
“Terkait permasalahan tersebut, kita minta Gubernur Ansar untuk mengevaluasi kinerja Kadis DKP2KH, “terang Kuncus.
Kadis DKP2KH Kepri Rika Azmi belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diunggah. (Red)
