Prioritas.co.id.Tanjungpinang – Wahyu Wahyudin selaku Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Sekretaris Komisi II DPRD Kepri telah menegaskan pentingnya pengawalan terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kalangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN yang belum lulus seleksi tahap pertama.
Hal dimaksud disampaikan Wahyudin di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum PTK Non-ASN yang diketuai Zontriawan tadi malam di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kepri, Selasa (21/01/2025).
Dalam forum tersebut semalam, Wahyu menyoroti perlunya perhatian khusus dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri untuk memberikan solusi konkrit terhadap status PTK Non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi.
Dirinya belum lama ini mengungkapkan kekhawatirannya atas ketidakpastian nasib para tenaga pendidik yang berkontribusi besar dalam mendukung kualitas pendidikan.
“ Kita harus memastikan tidak ada tenaga pendidik dan kependidikan yang merasa ditinggalkan. Disdik perlu hadir secara aktif untuk mengawal mereka, memberikan pendampingan, dan mencari solusi yang terbaik, ” Ujar Wahyu dalam menjawab konfirmasi baru-baru ini.
RDP yang dihadiri oleh perwakilan Disdik Kepri, anggota Forum PTK Non-ASN dan sejumlah anggota DPRD Komisi IV menjadi ajang bagi para peserta untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait proses seleksi PPPK.
Zontriawan sebagai Ketua Forum PTK Non-ASN sudah menjelaskan bahwa banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun namun masih belum memperoleh kejelasan status sebagai PPPK.
Legislator yang terpilih dari Dapil Kota Batam itu menambahkan, Pemda perlu memberikan dukungan yang lebih signifikan untuk memastikan para PTK Non-ASN mendapatkan hak mereka secara adil.
Ia juga mendesak agar evaluasi terhadap seleksi tahap pertama dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, demi mencegah polemik berkepanjangan.
Rapat disana menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah Disdik harus mengawal persoalan secara intensif.
Wahyu menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses hingga ada kepastian dan keadilan bagi semua PTK Non-ASN yang terdampak.
“ Keberhasilan pendidikan di Kepri tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh perhatian nyata terhadap para tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan. Kita harus berdiri bersama mereka, ” Tutur Wahyu sembari mengakhiri pembicaraan secara panjang lebar. (Alek)
