Prioritas.co.id.Malang – Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang usulan tahun 2023 memasuki tingkat Kecamatan, ada 6 desa yang belum menyerahkan atau mengupload usulan pembangunan di daerah.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Tomy Herawanto mengatakan, pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ini bertujuan menerima dan menampung usulan pembangunan pada pelaksanaan MusrenDes beberapa waktu, “Ada 6 desa yang sampai hari ini belum melakukan usulan pembangunan di desanya, namun kami pastikan tidak adanya usulan pembangunan di 6 desa bukan karena sistem, sekarang pakai sistem online jadi semua usulan memakai sistem aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Tomi Herawanto saat ditemui awak media, Selasa (9/2/2022) di Pendopo Kecamatan Turen.
Tomy Herawanto.
Tomi menjelaskan, pihaknya akan croscek ke desa tersebut, namun dari 396 desa kelurahan hanya 6 desa yang tidak menggunakan usulan Musrenbang.
“Akan kami cek dulu mas, kalau mengenai upload usulan saya tidak mungkin, karena dari 396 desa kelurahan hanya 6 desa yang belum menggunakan usulan MusrenDes itu, kita kroscek dan kami kaji hasilnya. Bisa jadi APBDes sudah kuat jadi tidak memerlukan lagi usulan pembangunan ke Kabupaten Malang,” jelas Tomi.
Tomi mengaku optimis, walaupun 6 desa tidak mengusulkan usulan pembangunan dalam MusrenDes 2023, desa tersebut bisa mengajukan lewat Pokok pikiran (Pokir) aspirasi dari DPRD Kabupaten Malang dan usulan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jadi 6 desa yang tidak mengusulkan usulan pembangunan dalam MusrenDes untuk di naikkan ke Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten masih bisa usalan pembangunan 2023 lewat jalur Pokir di Dewan dan usulan langsung lewat OPD masing-masing,” pungkas Tomi Herawanto.
6 desa yang tidak mengusulkan usulan MusrenDes tahun 2023 yaitu Desa Srigonco Kecamatan Bantur. Tambakasri dan Sitiarjo Sumbermanjing Wetan, Permanu Pakisaji, Pandanlandung Wagir dan Tulungrejo Ngantang. (YOP)
