BANDAR LAMPUNG – 346 aparatur pekon terdiri dari kepala pekon, ketua BHP, sekretaris pekon, operator dan aparatur pemerintahan pekon lainnya dari 126 pekon, serta pendamping para camat se Kabupaten Pringsewu mengikuti bimtek khusus percepatan penataan kewenangan desa dari tanggal 5-7 Desember 2019.
Acara yang dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di Ballroom Pearl, Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Kamis (5/12/19), ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis ini, menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Kajari dan Polres Pringsewu.
Selain itu, turut menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, lkatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang diwakili Kasubid Fasilitasi Kewenangan Desa Kementerian Dalam Negeri Drs.S.Sihombing, Pembina Lembaga Kajian Kebijakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Ayib Muflich, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Hikmat Kurnia, Ketua Panitia Bimteksus Johan Susmono, Inspektur Dr.dr.Hj.Endang Budiati, serta Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Malian Ayub.
Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan bimtek khusus dengan moderator Dr.Muradi, dosen Universitas Pertahanan, sekaligus staf khusus Kapolri ini akan dijadikan penguatan bagi aparatur pekon di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu ia meminta peserta mengikuti bimtek dengan bersungguh-sungguh.
Lebih lanjut bupati mengatakan bahwa Pemkab Pringsewu sudah menerapkan Siskeudes, sehingga para camat agar dapat memantau Siskeudes di wilayahnya masing-masing. “Pemkab Pringsewu juga menekankan aparatnya untuk selalu memegang prinsip 100-0-100, yakni 100% benar dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan, 0% kesalahan, 100% benar dalam laporan pertanggungjawaban,” katanya.
Lebih lanjut diingatkan Bupati Pringsewu, bahwa akhir Desember ini semua pekon di Pringsewu harus menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mencakup profil desa, APB Pekon, SK, dan lainnya. “Jangan sampai setelah kegiatan bimtek khusus ini tidak ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mewarning aparat pekon yang berani bermain-main dengan dana desa. “Yakinkan bahwa setiap rupiah dana desa bermanfaat bagi rakyat. Jangan main-main dan dagang dengan dana desa, Inshaa Allah akan selamat,” tandasnya.
Sementara itu, Kasubid Fasilitasi Kewenangan Desa Kementerian Dalam Negeri Drs.S.Sihombing mengatakan bahwa apapun yang dilakukan di pekon atau desa harus berdasarkan kewenangan desa, bukan wewenang kepala desa. “Jadi harus dibedakan mana kewenangan desa dan kewenangan kepala desa,” katanya.
Sihombing juga memastikan bahwa semua desa yang hadir mengikuti kegiatan ini akan dilaporkan kepada Presiden RI melalui KSP.
Di sisi lain, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Hikmat Kurnia menyatakan kegiatan bimtek khusus tersebut mensiratkan bahwa ada tanggung jawab yang melekat dari setiap amanah dan wewenang yang dimiliki aparat desa. “Melalui bimtek ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa. Era saat ini adalah era kolaborasi, bukan era kerja sendiri. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi demi kemajuan pembangunan,” ajaknya. ( Humas/Borneo)
